 |
| (Dok. @sahabat.luckyhakim) |
KANALPROGRES.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan investigasi terhadap perjalanan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, ke Jepang. Fokus utama penyelidikan kini beralih ke penelusuran asal-usul dana yang digunakan dalam perjalanan tersebut, guna memastikan tidak ada penggunaan dana publik atau potensi pelanggaran etika pemerintahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Pemeriksaan tak hanya terbatas pada prosedur perizinan ke luar negeri, tetapi juga mendalami aspek keuangan dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu.
“Pemeriksaan ini menyeluruh. Kami sedang mengembangkan informasi, termasuk menelusuri apakah ada penggunaan dana negara atau kemungkinan penerimaan dari pihak tertentu. Semua masih dalam proses verifikasi oleh Inspektorat,” ujar Bima
Menurutnya, aliran dana untuk perjalanan ke Jepang menjadi salah satu materi utama yang tengah ditelaah. Pemeriksaan mencakup kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber dana lainnya yang tidak sah.
“Ini akan didalami, apakah ada penggunaan APBD atau bentuk pembiayaan lain. Semua data dan dokumen ada di tangan Inspektorat,” tambahnya.
Belum Libatkan PPATK
Menanggapi kemungkinan pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bima menyebutkan bahwa saat ini belum ada rencana ke arah tersebut. “Belum, masih ditangani sepenuhnya oleh Inspektorat,” katanya.
Bima menekankan, proses pemeriksaan ini tak semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembelajaran bagi kepala daerah lain agar lebih hati-hati dalam menjalankan tugas dan menjaga integritas.
“Ini bukan sekadar soal dugaan, tapi kami ingin segala sesuatunya jelas dan transparan. Mana yang benar, mana yang salah, atau jika ada kekhilafan, semua harus ditempatkan dalam konteks yang tepat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kemendagri memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan bimbingan dan supervisi kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai aturan.***
